Jakarta – BMKG menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kerja Sama BMKG dengan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang berlangsung pada 2-3 Agustus 2022 secara hybrid di Hotel Best Western Plus Kemayoran dan melalui video conference.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Mohamad Muslihhuddin menjelaskan FGD ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kerja sama dalam negeri BMKG dengan Pmerintah Daerah. “Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, media, maupun swasta sangat diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat mengatasi gap tantangan yang tersedia“ ujar Muslihhuddin.

Ia melanjutkan jika sinergi ini dapat mempermudah proses penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang telah diamanatkan kepada BMKG oleh negara sehingga resiko  bencana dan kerugian jiwa dan harta yang dapat diakibatkan oleh fenomena hidro-meteorologi dan geofisika dapat diminimalisir.

Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno memaparkan jika wilayah Indonesia yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat besar, dengan sifat dan budaya masyarakat yang sangat beragam membuat tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam memitigasi bencana di Indonesia menjadi semakin kompleks.

“Untuk itulah, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, media, maupun swasta sangat diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada sehingga dapat mengatasi gap tantangan yang tersedia serta mempermudah proses penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang telah diamanatkan kepada BMKG oleh negara sehingga resiko  bencana dan kerugian jiwa dan harta yang dapat diakibatkan oleh fenomena hidro-meteorologi dan geofisika dapat diminimalisir” ujar Dwi Budi.

Ia menjelaskan jika BMKG memiliki Visi, Misi dan Peta Rencana Penyelenggaraan MKG yang ditetap dalam Perpres No. 37 Tahun 2018 yaitu dengan penguatan penyelenggaran MKG diantaranya pembangunan sarana dan prasarana MKG yang terpadu, muktahir dan infrasturktur pengamatan memenuhi kerapatan yang cukup, Pengembangan SDM di bidang MKG yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan internasional serta memiliki integritas dan mendukung penyelenggaran MKG dalam memenuhi tata kesepakatan internasional.

“Untuk itu BMKG dapat berjalan sendiri. Dalam hal ini, BMKG membutuhkan dukungan, khususnya dari Pemerintah Daerah, salah satunya dalam pemanfaatan lahan guna penempatan peralatan dan pendirian lokasi stasiun pengamatan sehingga kerapatan jaringan untuk memperoleh data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat dan handal dapat kita raih. Selain itu, dukungan penyebarluasan informasi dan peringatan dini di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika juga menjadi salah satu hal yang sangat penting yang memerlukan kerja sama yang sangat erat dengan Pemerintah Daerah” pungkas Dwi Budi.

Pada kesempatan ini, juga dilaksanakan sosialisasi aplikasi SIPBRO (Sistem Pelayanan Biro Hukum dan Organisasi) oleh Tim Biro Hukum dan Organisasi.